Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Kebendaan |

Undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan atas hokum adapt tentang tanah. Dengan lahirnya undng-undang ini, tercapailah suatu keseragaman (uniformitas) mengenai hokum tanah, sehingga, tidak lagi ada hak atas tanah menurut hokum barat di samping hak atas tanah menurut hokum adat.

Dengan undang-undang ini, telah dicabut Buku II KUHPer (Burgerlijk Wetboek) sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini.

Dengan demikian telah dihapuskan dari B.W. segala ketentuan atau pasal-pasal yang mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan (zakelijkerechten) lainnya atas tanah dan oleh undang-undang baru itu telah diciptakan hak-hak yang berikut atas tanah :

  1. Hak milik;
  2. Hak guna usaha;
  3. Hak guna bangunan;
  4. Hak pakai;
  5. Hak sewa.

Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi sosial.

Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun (untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu 35 tahun), waktu mana dapat perpanjang.

Hak pakai, adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberianya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnyayang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah.

Hak sewa, adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain oleh seorang atau suatu badan hukum untuk keperluan bangunan, dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Sumber

Subekti, 2003,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta


Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

Recently on Hukum Perdata…

Apa yang dinamakan “Konsensualisme” itu ?

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Asas-asas Dalam Perikatan |

Gugatan Terhadap Hak Kebendaan

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Kebendaan |

Hak Reklame

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Kebendaan |

Hak Kebendaan

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Kebendaan |

Hello world!

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Tak Berkategori |

  • Alfa Aprias


    Mohon kritik dan sarannya ke alfa.businesslaw@gmail.com

  • Hukum Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat

    Hukum perdata meliputi aspek yang sangat luas dalam kehidupan manusia, namun keasadaran terhadap penegakkan hukum perdata di masyarakat masih kurang. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan sebagai wujud dari pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan mengenai hak dan kewajiban perdata. Tidak jarang kita mendengar mengenai perampasan hak orang-orang oleh penguasa dengan mengatas namakan kepentingan umum, namun sebenarnya yang terjadi hak milik individu dalam masyarakat berupa hak kebendaan dalam hukum perdata telah dilanggar. Oleh karena itu perlu di dorong penyelesaian-penyelesaian secara perdata yang mengedepankan persamaan kedudukan di depan hukum dan menerapkan penyelesaian sengketa dengan cara win-win solution, supaya individu-individu dalam masyarakat tidak selalu menjadi korban dan tidak terlindungi haknya.

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.