Hak Reklame

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Kebendaan |

Seorang penjual barang bergerak yang belum menerima pembayaran harga barangnya, mempunyai suatu penagihan yang diberikan kedudukan istimewa (privilage) atas hasil penjualan barang tersebut, jikalau barang itu masih berada di tangan si berhutang, yaitu si pembeli. Hak tersebut diberikan pada si penjual barang dengan tidak dibedakan apakah penjualan telah dilakukan dengan tunai atau dengan kredit.

Jika penjualan dilakukan dengan tunai, artinya harga barang harus dibayar seketika juga, maka menurut pasal 1145 B.W., kepada si penjual barang diberikan kekuasaan untuk meminta kembali barangnya, selama barang itu masih berada di tangan si pembeli, asal saja permintaan kembali ini dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan barang kepada si pembeli. Hak ini dinamakan hak reklame (reklame berarti permintaan kembali). Sudah tentu, permintaan kembali tersebut hanyalah akan ada artinya apabila barangnya masih dalam keadaan semula.

Hak reklame selamanya diatur dalam B.W. juga diatur dalam W.v.K (pasal 230 dan selanjutnya), bukan di situ terdapat suatu peraturan yang agak panjang lebar akan tetapi peraturan dalam W.v.K  itu hanya berlaku dalam hal si pembeli dinyatakan pailit. Peraturan yang diberikan oleh B.W. memang hanya dimaksudkan untuk jual beli barang secara kecil-kecilan saja, yang biasanya dilakukan tunai, sedangkan peraturan dalam W.v.K. juga dimaksudkan untuk jual beli barang secara besar-besaran, yang banyak dilakukan atas kredit.

Oleh pembuat undang-undang, hak reklame tersebut ruanya tidak dianggap sebagai suatu penagihan dari seorang berpiutang. Sebab menurut Peraturan Palisemen semua penagihan piutang terhadap si pailit harus diajukan kepada Weeskamer untuk kemudian disahkan dalam rapat verifikasi. Tetapi tidak demikian halnya degan suatu tuntutan reklame. Memang hak reklame ini ada miripnya dengan suatu hak kebendaan. Karena itu ia diatur dalam Buku II B.W.

Dalam hal si pembeli barang dinyatakan pailit, maka hak reklame dapat dilakukan:

  1. dengan tidak mengingat apakah jual beli telah dilakukan tunai atau kredit.
  2. Juga apabila barangnya disimpan oleh seorang pihak ketiga.
  3. Dalam waktu 60 hari setelah barangnya ditaruh di rumah si pembeli atau di rumah orang pihak ketiga tersebut. Juga tentu saja barang itu harus masih dalam keadaan semula.

Jika si pembeli telah membayar sebagian harganya, maka si penjual berhak juga meminta kembali barang-barangnya, asal saja ia mengembalikan uang yang telah diterimanya itu kepada Weeskamer selaku curatrice dalam palisemen.

Jika si pembeli telah mengakseptir suatu wesel, maka si penjual barang kehilagan haknya untuk meminta kembali barangnya. Ini berarti, akseptasi dari suatu wesel oleh undang-undang dipersamakan dengan suatu pembayaran. Jika akseptasi itu hanya untuk sebagian dari jumlah harga barang, hak reklame tidak hilang, akan tetapi si penjual diwajibkan memberikan tanggungan kepada Weeskamer sama dengan jumlah wesel yang diaksep.

Jika barang-barangnya telah digadaikan oleh si pembeli misalnya pada suatu bank (hal mana banyak dilakukan dalam perdagangan) si penjual dapat memintanya kembali dari orang yang menggadaikan barang-barang itu, asal saja ia mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya.

Weeskamer berhak untuk menolak permintaan kembali suatu barang yaitu dengan melunasi pembayaran harga barang sepenuhnya. Jalan ini tentunya hanya akan dipilih jika ada harapan barang tersebut akan dapat dijual lagi dengan harga yang melebihi harga semula.

Pada hakekatnya, hak reklame itu merupakan sesuatu hak si penjual untuk membatalkan perjanjian jual beli.

-Sumber

Subekti, 2003,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta

About these ads

Make a Comment

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Alfa Aprias


    Mohon kritik dan sarannya ke alfa.businesslaw@gmail.com

  • Hukum Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat

    Hukum perdata meliputi aspek yang sangat luas dalam kehidupan manusia, namun keasadaran terhadap penegakkan hukum perdata di masyarakat masih kurang. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan sebagai wujud dari pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan mengenai hak dan kewajiban perdata. Tidak jarang kita mendengar mengenai perampasan hak orang-orang oleh penguasa dengan mengatas namakan kepentingan umum, namun sebenarnya yang terjadi hak milik individu dalam masyarakat berupa hak kebendaan dalam hukum perdata telah dilanggar. Oleh karena itu perlu di dorong penyelesaian-penyelesaian secara perdata yang mengedepankan persamaan kedudukan di depan hukum dan menerapkan penyelesaian sengketa dengan cara win-win solution, supaya individu-individu dalam masyarakat tidak selalu menjadi korban dan tidak terlindungi haknya.

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: