Gugatan Terhadap Hak Kebendaan

Posted on Desember 9, 2009. Filed under: Kebendaan |

Pada hak kebendaan itu disebut gugat kebendaan. Pada hak kebendaan ini orang mempunyai macam-macam actie jika terdapat gangguan atas haknya, misalnya berwujud : penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk menggantikan kerugian dan sebagainya. Dan gugatan-gugatan ini dapat dilaksanakan terhadap siapapun

Pasal 562 KUH Perdata mengatur bahwa apabila seorang pemangku kedudukan berkuasa atas sebuah pekarangan atau bangunan, dengan tak menderita suatu kekerasan telah kehilangan kekuasaannya atas barang-barang tersebut, maka bolehlah ia terhadap para orang yang menguasainya memajukan gugatan, supaya dipilihkan atau dipertahankan dalam kedudukannya.

Dalam hal telah terjadinya sesuatu perampasan dengan kekerasan gugatan harus dimajukan, baik terhadap mereka yang melakukan kekerasan itu, maupun terhadap mereka yang memerintahkannya. Sekalian mereka adalah tanggung menanggung bertanggung jawab atas seluruhnya. Supaya gugatan itu dapat diterima, si penggugat diwajibkan membuktikan perbuatan merampas dengan kekerasan semata-mata.

Gugatan yang demikian boleh dimajukan terhadap pada mereka yang dengan itikad buruk telah melepaskan diri dari kedudukan berkuasa mereka.

Tenggang waktu mengajukan gugatan à dalam tenggang waktu selama satu tahun terhitung mulai hari si penggugat kehilangan seluruh kedudukannya.

Sedangkan dalam hal telah terjadinya perampasan dengan kekerasan, gugatan supaya sipulihkan harus dimajukan dalam tenggang waktu yang sama, terhitung mulai hari berakhirnya kekerasan.

Gugatan itu tak dapat diterima, apabila telah dimajukan gugatan tentang hak milik.

Gugatan akan penyerahan kembali dan pemulihan dalam kedudukan selamanyaSupaya si yang memangku kedudukan semula dipertahankan atau dipulihkan dalam kedudukannya, dan supaya ia seolah-olah tak pernah kehilangan kedudukannya

Dalam  hubungan dengan gugatan-gugatan ini, terhadap pada pemangku kedudukan, baik yang beritikad baik, maupun beritikad buruk, tentang hak-hak mereka menerima hasil dan tentang biaya yang dikeluarkan selama kedudukan mereka akan berlaku aturan-aturan dalam Buku II Bab Ketiga tentang Hak Milik à tentang hal-hal yang sama telah diadakan dalam hubungan penuntutan kembali berdasar atas hak milik.

Setelah lewat waktu selama satu tahun seperti telah ditentukan undang-undang guna memajukan gugatan akan pemulihan kedudukan, seseorang yang dengan kekerasan dirampas kedudukannya, masih berhak selaku gugatan biasa, menuntut akan menghukum supaya diserahkan kembali kepadanya, segala apa yang dirampas darinya dan supaya diganti segala biaya, rugi dan bunga, diakibatkan karena perbuatan-perbuatan itu.

-Sumber

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 2004, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Alfa Aprias


    Mohon kritik dan sarannya ke alfa.businesslaw@gmail.com

  • Hukum Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat

    Hukum perdata meliputi aspek yang sangat luas dalam kehidupan manusia, namun keasadaran terhadap penegakkan hukum perdata di masyarakat masih kurang. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan sebagai wujud dari pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan mengenai hak dan kewajiban perdata. Tidak jarang kita mendengar mengenai perampasan hak orang-orang oleh penguasa dengan mengatas namakan kepentingan umum, namun sebenarnya yang terjadi hak milik individu dalam masyarakat berupa hak kebendaan dalam hukum perdata telah dilanggar. Oleh karena itu perlu di dorong penyelesaian-penyelesaian secara perdata yang mengedepankan persamaan kedudukan di depan hukum dan menerapkan penyelesaian sengketa dengan cara win-win solution, supaya individu-individu dalam masyarakat tidak selalu menjadi korban dan tidak terlindungi haknya.

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: